BANDUNG– Aksi penyadapan ilegal oleh para jenderal polisi di bawah Listyo Sigit Prabowo terus jadi isu panas. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun ikut bersikap.
Sikap SBY menunjukkan kearifan sebagai negarawan. Sosok sahabat dari seorang Presiden Prabowo Subianto yang juga sama-sama jadi target penyadapan oleh Listyo Sigit dan kawan-kawan.
Tak lupa, dengan tulus SBY mendoakan agar Presiden Prabowo bisa membawa situasi bangsa yang mencemaskan ini kepada keadaan yang lebih kondusif. “Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan tuntutan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan misi mulia ini,” kata SBY di laman medsosnya.
Penggagas dan ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini awalnya mengaku risau dengan situasi terkini. Khususnya dengan aksi Listyo Sigit Dkk yang melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, termasuk para tokoh politik. Dua di antaranya SBY dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita,” ucap SBY.
Sepertinya, lanjut SBY, untuk mendapatkan kekuasaan (political power), cara apapun dibenarkan. Tidak peduli baik atau buruk. Bermoral atau tidak bermoral.
“Saya khawatir kalau akhirnya rakyat merasa takut dan tidak tenteram hidup di negaranya sendiri,” tandas SBY.
Sebagai warga bangsa yang sangat mencintai negeri ini, papar SBY, seperti juga juga warga negara Indonesia lainnya, saya bermohon kepada Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali politik berkeadaban.
“Ini panggilan sejarah. Ini amanah rakyat,” kata SBY.
Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono tak kalah risau. Dia minta agar kasus penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit Dkk diusut tuntas dan diganjar hukum yang setimpal.
“Dugaan penyadapan ilegal harus diungkap tuntas. Siapa yang disadap? Siapa yang memerintahkan? Untuk kepentingan siapa,” tegas AHY, sebagaimana juga disampaikan di medsosnya.
Tak lupa AHY menyampaikan tiga pesan penting. Yakni tegakkan hukum dan keadilan, jaga demokrasi, dan lindungi hak privasi rakyat.
Penyadapan ilegal, kata AHY, merupakan penyalahgunaan kewenangan yang mengancam keamanan negara, hak privasi, dan kepercayaan publik. “Ini juga jadi ancaman serius bagi kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia,” tandas AHY.
AHY juga menegaskan mendukung penuh Presiden Prabowo dan Polri untuk mengusut perkara tersebut sampai tuntas, sesuai hukum yang berlaku. “Jika komunikasi Presiden saja disadap, rakyat tentu berhak bertanya, seberapa kuat perlindungan atas privasi mereka,” tanya AHY. (R-03)