BANDUNG- Partai Demokrat Jawa Barat telah menggelar evaluasi kinerja gubernur. Salah satu yang jadi sorotan terkait pembentukan tim akselerasi pembangunan (TAP) dan tim ahli Jabar juara (TAJJ) bentukan Gubernur Ridwan Kamil.
“Kehadiran TAP dan TAJJ ini bikin ricuh birokrasi,” jelas Sekretaris FPD DPRD Jabar Sugianto Nangolah saat diskusi terbuka evaluasi kinerja gubernur-wakil gubernur periode 2018-2023 di Bandung (22/6/2023).
TAP dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur No 060.1 /Kep. 1244-Org/2018, sementara TAJJ dibentuk berdasarkan Pergub No 14 Tahun 2019.

TAP sering diributkan semacam para kepala dinas bayangan dengan 19 personil para tokoh dengan beragam latar belakang. Bertindak sebagai ketua adalah Tri Hanggono Achmad dengan ketua harian dijabat Arfi Rafinaldi.
Sementara TAJJ bertugas di setiap dinas atau OPD (organisasi pemerintah daerah). Setiap OPD memiliki 1-3 TAJJ. Lalu, setiap TAJJ berhak dibantu tiga orang staf. Baik TAP, TAJJ, maupun staf TAJJ bukanlah ASN provinsi Jawa Barat.
“Yang terjadi bukannya percepatan pembangunan. TAP dan TAJJ ini terkadang usul mengganti kepala dinas. Atau bikin tidak kondusif OPD,” jelas Nangolah.
Menurut politikus senior Partai Demokrat di DPRD Jabar ini, TAP dan TAJJ diisi banyak tim sukses. “Hampir semua jabatan yang ada, isinya bekas tim sukses Pilgub,” kata Nangolah.
Dia minta masyarakat tidak diam. Kalangan akademisi harus berani bersuara atas keberadaan TAP dan TAJJ. Sebab, mereka dibayar dari pajak rakyat. Apalagi pendapatan asli daerah Jabar 85 persen dari rakyat berupa pajak kendaraan bermotor (PKB).
“TAP dan TAJJ beserta stafnya hanya pemborosan. Dan saat ini, begitu Gubernur Ridwan Kamil sudah mau habis masa jabatan, tim-tim seperti itu sudah senyap. Sudah hilang dari peredaran,” tandas anggota Komisi 2 DPRD Jabar ini.
Pada 4 September depan, Gubernur Ridwan Kamil dan Wagub Uu Ruzhanul Ulum berakhir masa tugas. Keduanya akan keluar dari Gedung Sate, digantikan sementara Pj (penjabat) gubernur yang diangkat presiden.
Ghiok Riswoto dari PWi Jawa Barat juga menyinggung kebaradaan TAP dan TAJJ yang jadi semacam kepala dinas bayangan. “Yang pasti ada ketidaknyamanan bagi kalangan birokrasi. Bahkan ada seorang kepala dinas yang memilih mundur karena keberadaan TAP dan TAJJ,’ ucap wartawan senior dan GM Inilah Koran tersebut.
Memet Hamdan, budayawan Sunda juga mengulas keberadaan tim tersebut. Menurut dia, tugasnya terkadang tidak nyambung dengan suara masyarakat.
“Karena yang diangkat diambil dari yang tidak bergelut di bidangnya. Misalnya tidak bergerak di pendidikan tapi jadi TAP dan TAJJ di Dinas Pendidikan,” kata Memet Hamdan.
Dalam diskusi terbuka itu, tampil juga Prof Dr Asep Saeful Muhtadi dari UIN Bandung. Sementara yang hadir pengurus utama DPD Partai Demokrat Jabar.

Antara lain, Anton Sukartono Suratto (ketua), dr Ratnawati (bendahara), Fathi (wakil ketua), Andi Zabidi)kepala Bappilu), Ahmad Bajuri (kepala BPOKK), dan M Hailuki (kepala Bakomstra).
Berikutnya, Toni Setiawan selaku ketua FPD DPRD Jabar. Walau hal yang dibahas serius, jalannya diskusi tetap santai. (R-03)