BANDUNG– Biasanya berada di ibu kota kabupaten, tidak halnya untuk Kabupaten Bandung. Itulah yang terjadi dengan lokasi kantor partai politik. Termasuk Partai Demokrat.
“Bukan di Soreang tapi di sini, di Baleendah,” ujar Saeful Bachri, ketua DPC Partai Demokrat saat beri sambutan pada pendidikan politik (Dikpol), Senin (28/4/2025).
Saat itu hadir Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Anton Sukartono Suratto. Begitu pun Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron beserta istri, dr Ratnawati yang juga bendahara DPD Demokrat Jabar sekaligus ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) di DPRD Provinsi Jabar.
“Ada 50 ribu orang yang memilih Partai Demokrat di Baleendah saja,” tambah Saeful Bachri. Sebagai kantong suara sekaligus arena pertarungan terbuka dengan semua parpol di Kabupaten Bandung.
Menurut sekretaris FPD di DPRD Provinsi ini, hampir semua kantor parpol ada di Baleendah. Antara lain, PKB, PKS, PAN, PPP, dan PDIP. Hanya Golkar yang kantornya ada di Soreang, ibu kota Kabupaten Bandung.
Alasan geopolitik lokal itulah yang menyebabkan kantor DPC Demokrat juga di Baleendah. Tepatnya di Jl Puradinata No 89 B, hanya 150 meteran dari RSUD Al Ihsan.
Kantor DPC tersebut sudah tetap dan permanen dengan sertifikat milik partai. Sertipikat selanjutnya diserahkan ke DPP Partai Demokrat untuk dicatat sebagai aset resmi partai.
“Jadi ke depan siapa pun ketuanya, kantor DPC tetap di sini,’ ucap Saeful Bachri.
Punya kantor sendiri adalah capaian tidak mudah. Sebab sejak 2004 baru kali ini Demokrat punya kantor sendiri.
Padahal, Demokrat pernah berjaya dengan 13 kursi di DPRD Kabupaten Bandung. Hal itu terjadi pada 2009. Rekor itu belum pernah terlampaui lagi oleh partai mana pun.
Saat itu, dari dapil Kabupaten Bandung terpilih juga tiga orang kader Demokrat di DPRD Provinsi. Lalu tiga orang di DPR RI, termasuk dapil Kabupaten Bandung Barat.
Di hadapan Anton, Saeful Bachri juga melaporkan kinerja dalam tiga kali pemilu terakhir. Pada Pemilu 2014, kursi Demokrat melorot dari 13 tinggal lima. Suaranya 142 ribu.
Pemilu 2019 kursi tetap lima dengan suara naik jadi 145 ribuan. Dalam dua kali pemilu itu, Demokrat tidak punya lagi kursi pimpinan DPRD.
“Alhamdulillah hasil pemilu lalu suara Demokrat naik signifikan jadi 205 ribu dengan kursinya naik dari lima jadi tujuh kursi,” ungkap Saeful Bachri yang lama berorganisasi di Gerakkan Pramuka ini.
Selain naik suara dan kursi, Demokrat juga kembali merebut posisi pimpinan DPRD. Yakni wakil ketua yang ditempati M. Hailuki yang juga kepala Bakomstra DPD Partai Demokrat Jabar.
Saat sambutan dan membuka kegiatan Dikpol, Anton mengaku senang dengan capaian Demokrat di bawah kepemimpinan Saeful Bachri. “Kalau di PAN ada Hatta Rajasa, di Demokrat ada Kang Saeful. Sama-sama rambut bodas,” seloroh Anton.
Demokrat akan lebih berjaya, papar Anton, jika sejak dini ada jaringan saksi yang kuat. Soal sakti masih jadi kendala bagi Demokrat. Buktinya, dari 11 ribu TPS di Kabupaten Bandung hanya 6.000 saksi yang bisa disiapkan.
“Kalau tidak ada saksi, bagaimana kita yakin suara kita tidak dicuri. Kalau ada dua suara saja dicuri di tiap TPS, maka 22 ribu suara bisa hilang,” tegas wakil ketua Komisi I DPR RI ini.
Anton berkomitmen serius menangani saksi TPS. Salah satu agendanya pada tahun depan akan ada apel besar saksi TPS. “Ini jangan main-main. Sekarang ada Badan Saksi Nasional di DPP, tapi kita di DPD dan DPC harus serius menyiapkan jaringan saksi ini,” katanya. (R-03)