BANDUNG– Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Anton Sukartono Suratto mengapresiasi setiap upaya pendidikan karakter. Termasuk bagi anak yang bermasalah secara hukum dan sosial budaya.
Cuma diingatkan, jangan sampai penanganannya berbenturan dengan perundang-undangan. Terutama undang-undang perlindungan anak.
“Saya menegaskan bahwa rencana memasukkan anak nakal ke barak militer harus dipikirkan secara matang,” kata Anton yang juga wakil ketua Komisi I DPR RI ini, di Jakarta.
Komisi I membidangi, antara lain, soal pertahanan. Salah satu mitra kerjanya adalah TNI di semua matra. Yakni darat, lait6, dan udara.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berencana bikin program bagi anak-anak usia sekolah yang “bermasalah”. Caranya dengan mengirim mereka ke barak militer.
Harapannya mereka mendapat pendidikan disiplin. Lalu tidak lagi bikin onar seperti kenakalan remaja dan aksi gang motor. Bahkan melawan ke orang tua dan tidak menghormati gurunya di sekolah.
Anton minta hati-hati dan dipikirkan dari beragam disiplin ilmu. Sebab, bisa saja melanggar hak-hak anak sebagaimana dijamin konstitusi dan perundang-undangan.
“Langkah tersebut (memasukkan anak nakal ke barak militer) berpotensi melanggar hak anak yang telah dilindungi oleh undang-undang,” tandas Anton.
Sebagai wakil rakyat dari dapil Jabar V, Anton meminta agar setiap kebijakan terhadap anak mempertimbangkan aspek hukum. Juga memastikan aspek kemanusiaan secara serius.
“Jangan sampai niat baik malah melanggar hak anak,” kata Anton.
Dedi Mulyadi telah menguji coba mengirim puluhan anak “bermasalah” ke barak militer di Kabupaten Purwakarta. Tapi keputusan tersebut memicu kontroversi. Bukan Saha soal aspek legalitas tapi juga dapat reaksi beragam dari para pemangku pendidikan. (R-03)