BANDUNG– Banyak ketua DPC Partai Demokrat di Jawa Barat lagi bingung. Ini terkait janji saat mereka bersedia jadi nakhoda Partai di kabupaten/kota.
Janji itu kini ditagih untuk segera direalisasikan. Yang menagihnya bukan orang sembarangan. Tapi Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron.
“Para ketua DPC dulu tanda tangan di depan saya dan Ketum, janji menyiapkan kantor sebagai aset partai,” jelas Kang Hero, panggilan Herman Khaeron pada Rakerda DPD Partai Demokrat di Bandung (7/7/2025).
Janji itu, papar Kang Hero, dilakukan juga oleh Anton Sukartono Suratto saat mau jadi ketua DPD Jabar. “Alhamdulillah Pak Anton sudah memenuhi janjinya. Sertifikat tanah sudah diserahkan ke DPP dan gedungnya segera selesai,” katanya.
Kantor DPD Partai Demokrat Jabar sebagai aset sendiri itu berlokasi di Arcamanik, Kota Bandung. Tepatnya di Jl Pacuan Kuda No 5. Berlantai tiga dan segera bisa digunakan.
“Hari ini saya akan lihat kantor DPD itu. Juga melihat kantor DPC Cimahi yang baru selesai renovasi,” tandasnya.
Kang Hero lantas mengabsen satu per satu DPC. Selain Cimahi yang sudah punya kantor dan asetnya diserahkan ke DPP, lainnya adalah DPC Kabupaten Bogor, Garut, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat.
“Kota Bandung gimana nih? Belum ya. Kalau Kabupaten Bandung sudah ya, saya sudah pernah ke sana di Baleendah. Bahkan ada aula Macan segala,” katanya.
Kang Hero lantas minta Sekretaris DPD Partai Demokrat Jabar Muhammad Handarujati Kalamullah untuk mendata. DPC mana saja di Jabar yang kantornya sudah jadi aset sendiri.
“Saya minta segera datanya untuk nanti saya sampaikan ke Ketum,” tandas wakil rakyat dari dapil Jabar VII ini.
Kang Hero mengingatkan para kader jangan terulang kasus seperti di DPC Indramayu dan DPD Jawa Timur. Begitu selesai dibangun, gedung tersebut diklaim milik pribadi. Bahkan pindah partai.
“Di Jawa Timur itu dibangun hasil urunan para kader. Gedungnya megah tapi sertifikatnya atas nama seorang pengurus. Sekarang kita sedang polisikan,” katanya.
Hampir serupa terjadi di Indramayu. Kantor yang dibangun swadaya itu diklaim milik pribadi seorang kader. “Kita akan polisikan juga. Saya dulu peletakan batu pertama, menyumbang, para anggota dewan urunan, eh…diklaim milik sendiri,” tegasnya. (R-03)