BANDUNG-– Partai Demokrat kembali menggelar Proklamasi Demokrasi Forum. Kali ini menghadirkan profesor dari University of Arizona, Amerika Serikat.
Diskusi publik tersebut digelar di Kantor DPP Partai Demokrat, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2025). Hadir para elit partai, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Salah satu panelis acara adalah Profesor Paul Schuller. Dia adalah pakar kebijakan publik dan politik Asia Tenggara dari University of Arizona. Dua pembicara lainnya adalah Andi Alfian Mallarangeng (direktur Demokrat Institute) dan Ahmad Khairul Umam (kepala Brains Partai Demokrat).
Sebelum diskusi dimulai, Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron terlebih dulu memberi laporan. Dia menyebut kegiatan rutin Proklamasi Demokrasi Forum hasil gawe bersama Brains, Dewan Pakar, dan Demokrat Institute.
“Ini pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia,” celoteh AHY saat mengawali pidatonya.
“Tapi dilihat dari wajah-wajahnya di sini pada mengerti bahasa Inggris,” tambah Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu.
Fokus bahasanya memang demokrasi secara global. Terutama dalam studi kasus Amerika Serikat pasca Donald Trump memimpin.
“Banyak hal yang perlu kita ketahui tren dan fenomena yang terjadi di dunia, dan untuk itu Indonesia harus terus up to date,” kata AHY.
Demokrat, paparnya, ingin menjadi partai yang memiliki cakrawala yang luas. Apalagi terkait dengan geopolitik dan perkembangan demokrasi di berbagai negara di dunia. Khususnya AS dan negara-negara Barat yang selama ini sebetulnya menjadi rujukan demokrasi.
AHY mengupas tiga isu utama yang terjadi dalam demokrasi di Indonesia. Yakni sifat politik kini yang lebih transaksional, maraknya politik identitas, dan politik uang.
“Bisa dikatakan kita kerap menjadi bagian dari post-truth politics, banyak hoax, disinformasi yang beredar di sana-sini,” tandasnya.
Untuk itu, Partai Demokrat harus siap menjadi garda terdepan demokrasi yang lebih sehat di tengah realitas politik saat ini.
Jalannya diskusi yang live lewat media sosial tersebut cukup seru. Banyak data dan fakta diungkp. Salah satu momen pentingnya Indonesia perlu mengubah undang-undang partai politik, kepemiluan, dan pemerintah daerah.
Terutama pasca putusan MK yang mengubah Pemilu tak lagi serentak. Di acara tersebut hadir juga Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf. Dia adalah juga wakil ketua umum Partai Demokrat dengan tugas bidang pemenangan pemilu. (R-03)